uu perangkat desa. Fungsi Kepala Urusan Keuangan. uu perangkat desa

 
 Fungsi Kepala Urusan Keuanganuu perangkat desa  Download

8. Brebes. Sahlan Abarang Abstract. Dalam Perda tersebut diatas juga disentil tentang Pemerintah Desa dan Perangkat desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Aksi kepala desa (ilustrasi) REPUBLIKA. rensingbat. Pada pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa dilarang: a. UU No. Undang-Undang (UU) Desa Terbaru merupakan pijakan hukum/payung hukum atau landasan yuridis terbaru mengenai desa. "Supaya regulasi terkait dengan desa itu ada ketegasan dan kepastian hukum, revisi itu termasuk di dalamnya posisi perangkat. id - Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (25/1/2023). 2016. Memang, tidak ada kewajiban untuk membuat aturan sanksi tersebut. (Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng) Klaten -. Mengenai larangan sebagai pegawai pemerintah, ada. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baca juga: Contoh Laporan Keuangan BUMDes. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimanaperangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;Jakarta – Jagat maya seputar perangkat desa dihebohkan dengan beredarnya foto Kerangka Acuan Uji Shahih Draft Rancangan UU Tentang Perubahan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Nomor. Bukan Soal Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji UU Desa. 10. Jakarta – Belum signifikannya pembahasan mengenai nasib perangkat desa pada saat rapat perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI beberapa lalu mendapatkan tangganpan dari Kementerian Dalam Negeri. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. 4. 43 Tahun 2014 memuat sejumlah aturan mengenau musyawarah desa. PERMENDAGRI NO. UU 6 2014 TENTANG DESA. Dalam UU Desa tidak ada satu pasal pun yang mengatur masalah status kepegawaian begitu juga dalam Peraturan Pelaksananya (PP). Artinya perangkat desa tersebut tetap menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa sampai habis masa jabatannya dengan status non PNS. Sebelumnya dalam rapat. JAKARTA, KOMPAS. Sedangkan secara landasan hukumnya, status dari Perangkat Desa tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 pasal 48 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015. dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 67 th 2017 tentang peruba. Download. Hal ini sesuai pada penjelasan Pasal 25 UU Desa. Meski begitu, dia menghendaki adanya revisi Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014. Mereka berpendapat, masa jabatan 6 tahun berdampak negatif. go. Yang telah ditetapkan dalam undang undang desa . seperti tertuang dalam UU desa Pasal 50. Pasal 67 terkait hak dan kewajiban masyarakat desa. Sekaligus dalam acara tersebut kami melaksanakan Musrengbangdes RKPdes Tahun 2023 serta Musdes Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun Anggaran 2022. (3) Perangkat Desa terdiri atas: a. 3 Tahun 2003 2. Belum diketahui darimana asalnya draft yang kini beredar luas di media sosial. Kepala-kepala Dusun. Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana diubah dengan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama. Pemerintahan desa telah diakui secara sah dan resmi di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Mereka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur jelas bahwa kades dilarang berpolitik. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr. 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan. PENGATURAN PERANGKAT DESA DAN BPD SESUAI UU NO. menyalahgunakan. Pada tahun 2013 jumlah Alokasi Dana Desa dari kabupaten hanya sekitar Rp. 4 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini terungkap disaat kunjungan Pengurus Harian (PH) PPDI Propinsi Jawa Tengah yang. pdf - Google Drive. Sampean tahu kan, bagaimana kerja perangkat desa 24 jam," ujar Gus Menteri kepada awak media di Kuningan City Mall, Jakarta Selatan, Kamis (22/6/2023). 6 Tahun 2014. perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perangkat desa, kata Teguh, meminta DPR RI mengabaikan usulan Apdesi dengan tidak melakukan revisi pada masa jabatan perangkat desa yang berlaku saat ini. Sekretaris desa merupakan salah satu perangkat desa. Kepala desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Adapun peraturan yang dilanggar, kata HDN, antara lain UU tentang Desa dan UU tentang Tipikor karena menerima penghasilan ganda dari alokasi dana desa sebagai perangkat desa dan menerima tunjangan. Sign in. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Permintaan sendiri; dan c. UU tersebut menerangkan tentang desa dan berbagai berbagai hal tentang pemerintahan desa, termasuk lembaga yang. Beberapa poin juga disampaikan terkait UU tentang Desa di antaranya, pengembalian pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang “syarat domisili calon kepala daerah dan perangkat desa. Status Tidak Jelas, Perangkat Desa Uji UU Desa. Masyarakat : 5 orang D. Kewenangan desa di Indonesia diatur oleh UU No. Soal Perangkat Desa : Pemerintahan Desa dan Kunci Jawaban 2021 pdf, DOWNLOAD. ” Pasal 26 ayat (1) UU Desa UU Desa menyatakan, “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,. Menurutnya, revisi UU 6/2014 mesti didasarkan pada semangat meningkatkan pemerintahan desa. Sembilan, penyisipan satu pasal di antara Pasal 50 dan Pasal 51 tentang hak perangkat desa. Walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa (Pasal 34 (1)), pengesahan (Pasal 37 (5)) dan. Pengelola Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 113/2014 adalah Perangkat Desa dengan penekanan pada penyebutan fungsi, sedangkan pada perubahan, penekanan pada Perangkat Desa dengan penyebutan (nomenklatur) sesuai SOTK Pemerintahan Desa yang diatur dalam Permendagri 84/2015 tentang SOTK Desa. Dengan demikian, perangkat desa bersama masyarakat desa dapat memanfaatkan penggunaan dana desa secara tepat sasaran. DPN PPDI mendukung penuh usulan untuk Revisi UU NO 6 tahun 2014 Tentang Desa dan menuntut DPR serta Pemerintah merealisasikannya sebelum Pemilu 2024. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai. Ribuan perangkat desa tergabung dalam Persatuan Perangkat Daerah Indonesia (PPDI) melakukan aksi demo jilid tiga. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanakan urusan keuangan seperti : Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta. 22. sign in. Sampean tahu kan, bagaimana kerja perangkat desa 24 jam," ujar Gus Menteri kepada awak media di Kuningan City Mall, Jakarta Selatan, Kamis (22/6/2023). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan UU no 6 tahun 2014, habis masa jabatannya apabila sudah usia 60 tahun. Ribuan perangkat desa di Klaten dan Pati berangkat ke Jakarta menuju DPR RI. Sign in Berdasarkan UU No. Dia menyatakan, kepala desa terpilih nantinya akan bebas mengganti mereka dengan yang lebih muda karena alasan mereka kurang. Artinya perangkat desa tersebut tetap menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa sampai habis masa jabatannya dengan status non PNS. ayat ini sebetulnya penegasan atas amanat undang-undang desa,yaitu pasal 66 ayat 1 dan 2,yang menyatakan bahwa: 1) kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilantetap setiap bulan. Meninggal dunia; b. Diingatkan Lagi, Perangkat Desa Dilarang Terlibat Politik Praktis Pemilu 2024. Kepala Desa bertugas. Biaya Penyelenggaraan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa dan Pelantikan Perangkat Desa; 13. Perangkat desa. Perbedaan definisi desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni bahwa dalam UU Nomor 6. Perangkat Desa lainnya yaitu Kaur, Kasi dan Kadus paling sedikit Rp 2. Draf Revisi UU Desa, Masa Jabat Kades Maksimal 21 Tahun. Tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan menjadi masukan dalam penyusunan RUU tentang Pemerintahan Desa dan revisi UU No. Selasa, 24 Jan 2023 17:40 WIB. Menurut UU Desa Pasal 51, ada 12 (dua belas) larangan bagi Perangkat Desa, yaitu: Inisiatif ini dilatarbelakangi bahwa setelah mencermati pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa selama tujuh tahun ini, masih ditemukan berbagai permasalahan dan kendala diantaranya terkait kewenangan desa, penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penyusunan perangkat desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa, peraturan desa, majelis. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan . 6/2014. 6 Tahun 2014 tentang Desa ( RUU Desa ), menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (11/7/2023). UU No. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga. 8. Permendagri 112/2014 ini terdiri dari 50 pasal dan 7 Bab, diantaranya adalah Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan, Pencalonan, Kepala. Hal tersebut dianggap penting, karena jangan sampai perempuan-perempuan di desa hanya akan dijadikan obyek pengaturan, bukan sebagai subyek. Dilihat dari segi UU Desa, Ia menyampaikan, bahwa di pasal 53 disebutkan, bahwa perangkat desa berhenti karena. ⇒ Tahun 2015 : Permenkeu 93/PMK. Perangkat desa lainnya mendapat honor paling sedikit sebesar Rp 2. Pada Senin (3/7/2023) kemarin, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( RUU Desa) menjadi. com - Revisi Undang-Undang Desa semakin ramai diperbincangkan usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menyusun draf-nya untuk diparipurnakan menjadi usul inisiatif sendiri. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengenai larangan sebagai pegawai pemerintah, ada persamaan antara. Ibaratnya, kedudukan perangkat desa atau ‘pembantu desa’ itu seperti Wakil Presiden dan menteri-menteri. 67 TH 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT. merugikan kepentingan umum; b. Hak- hak tersebut juga hampir sama dengan hak ASN. Pemberdayaan masyarakat Desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu produk hukum yang mengatur tentang pembentukan, pengaturan, dan pembinaan desa sebagai satuan. Mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan. Tata cara pemberhentian perangkat desa itu seperti ini mas. 2 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban. Kerja perangkat desa menarik pajak. Pasal 26 : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Etos kerja para perangkat desa dalam menjalankan fungsi, tugas serta kewajibannya, selama ini memang belum berjalan secara dengan optimal. Karena regulasi mengenai hal itu sebelumnya sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Massa dari Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023. (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. 13 juta, kemudian insentif perangkat desa pun sangat kecil sekali. Tujuannya agar kinerja pemerintahan desa dapat berjalan maksimal dalam mensejahterakkan masyarakat desa. UU DESA RPJM Desa Minggu, 10 Maret 2019 Penjelasan Lengkap PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Siltap Perangkat Desa Minggu, Maret 10, 2019. Oleh karena itu, RUU Desa. 000 kepala keluarga. Yang menjadi perhatian terkait pengaturan desa di dalam undang-undang ini adalah substansi Pasal 202 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan”. desa (Pasal 206 UU No. com - Pembahasan Revisi Undang-Undang Desa tampaknya diseriusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada sedikit perbedaan, utamannya pada masa jabatan kepala desa dan susunan struktur organisasi pemerintah desa. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga yang juga Ketua Timja RUU Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 ini menjelaskan bahwa kewenangan desa, kelembagaan desa, perangkat desa, keuangan desa, peraturan desa, pemilihan kepala desa, binwas desa oleh pemerintah, pengembangan digitalisasi. Tugas Perangkat Desa dalam Struktur Organisasi Pemdes Terbaru. Kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-undang ini. 07/2016Pada UU Desa, terdapat penjelasan mengenai hak bagi Perangkat Desa diantaranya mendapatkan gaji dan tunjangan Perangkat Desa , fasilitas, pengembangan kompetensi, perlindungan, jaminan hari tua, dan pensiun. Panitia pengangkatan Perangkat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. 44. 83 tahun. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Nah. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila,. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Issha Harruma) KOMPAS. Rekrutmen sekretaris desa dan perangkat desa didasarkan pinsip-prinsip profesionalitas, transparan, dan akuntabel”. Pasal 5 ayat (6) Permendagri Perangkat Desa menyatakan, “Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa. Dalam PP 72/2005 sepanjang penelusuran kami memang tidak disyaratkan tentang kewajiban domisili dalam waktu tertentu bagi calon. Karena selama ini pengaturan desa disatukan kedalam UU Pemerintahan Daerah dianggap masih banyak kelemahan dalam mengatur tentang desa dan belum mampu mempercepat pembangunan desa. 07/2015 ; ⇒ Tahun 2016 : Permenkeu 48/PMK. Siltap (Penghasilan Tetap) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa). Baca juga: Meningkat Drastis, Ombudsman Terima 352 Laporan Terkait Pemberhentian Perangkat Desa "Selanjutnya, kami berharap pemerintah segera merespons usulan dari DPR ini guna menindaklanjuti. , perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa; Mengingat : 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA. METADATA PERATURAN. Akan tetapi, dalam UU ini hak Kepala Desa hanya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Perda Kab Kaur No 13 Th 2016 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa dapat diatur dalam Perbup; dan c. Ia menambahkan, pilihan politik untuk menyepakati UU Desa langsung berlaku setelah disahkan tidak hanya terkait dengan perpanjangan masa jabatan, tetapi juga seluruh perangkat desa. Kelima, terdapat pengaturan baru tentang keterwakilan 30% perempuan. sekretariat desa; b. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Dalam perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. UU Tentang Desa, UNDUH; Soal Ujian Perangkat Desa dan Kunci Jawaban PDF, UNDUH; Kunci jawaban sudah disediakan di akhir naskah, kamu bisa mengunduhnya terlebih dahulu agar bisa mengakses berkas file PDF 50 butir soal lengkapnya. Dinilai melanggar. Pasal 50 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. setempat setelah ditetapkan dan dilantik sebagai Perangkat Desa; o. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan. Peraturan yang mengatur segala hal mengenai desa adalah UU No. Revisi UU Desa, kata Baidowi juga termasuk akan mengatur mengenai masa jabatan yang berkaitan dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Rabu, 20 April 2022 | 19:02 WIB. 22. e. 4. Padahal selain hambatan tingkat pendidikan, berdasarkan temuan lapangan dari ketiga daerah kabupaten di Jawa Barat yang menjadi lokus kajian, selama ini posisi perangkat desa serungkali diisi oleh. Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2016. Perangkat Desa sebagai bagian dari badan pemerintahan yang bersentuhan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya sampai dengan saat ini terus menjadi perdebatan terutama ditingkat golongan atas politik. "Kita juga mengatur tentang nasib perangkat desa dan juga terkait tunjangan dari kepala desa, penghasilan apa yang diperbolehkan untuk kepala desa, semuanya diatur secara gamblang," jelas. Revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. 022. Berbicara tentang syarat menjadi perangkat desa,sebenarnya tidak ada yang berbeda sejak UU Desa diterbitkan tahun 2014. Syarat Menjadi Perangkat Desa =1. Sinyal Bahaya Revisi UU Desa: Ancaman Korupsi hingga Transaksi Politik. Kepala Desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik d.